Badan Penjaminan Mutu Universitas Islam Indonesia yang dibentuk tahun 1999, mempunyai stuktur organisasi sebagai berikut:

Struktur di atas terdiri dari:

- Kepala Badan Penjaminan Mutu

- Kepala Bidang Pelatihan dan Kerjasama
- Kepala BIdang Pengukuran  Statistik & SIstem Informasi
- Kepala Bidang Pengendali Sistem Mutu
- Kepala Bidang Audit Mutu Internal

Di tingkat fakultas:

- Pengendali Sistem Mutu Fakultas (2-3 orang)

Untuk penjelesan fumgsi akan saya jelaskan pada artikel penjaminan mutu berikutnya.

Dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Perguruan TInggi, maka perlu adanya penjelasan dan sosialisasi SIklus Penjaminan MUtu agar semua elemen peguruan tinggi memahami bahwa Badan Penjaminan Mutu mempunyai agenda perbaikan yang terus menerus.

Gambar : Siklus Sistem Penjaminan Mutu Universitas Islam Indonesia

Dalam sistem penjaminan mutu perguruan tinggi istilah-istilah perangkat penjaminan mutu seperri Prosedur Sistem Mutu, Prosedur KErja dan Instruksi Kerja, mungkin masih asing bagi kebanyakan orang. Atau mungkin sudah menjadi biasa namun tidak mempunyai kesatuan pemahaman yang utuh.

Dalam satu bulan ini saya mendapatkan telepon dari personel unit penjaminan mutu perguruan tinggi yang pernah mengikuti pelatihan sistem penjaminan mutu UII, termasuk juga klien dari program pendampingan implementasi penjaminan mutu UII. Pertanyaan ini muncul justru karena mereka mendapatkan dana hibah PHKI dan mengontrak konsultan ISO.

Read the rest of this entry »

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia kemunculannya sedikit terlambat dari negara lain, namun UII yogyakarta, setikdanya sudah memulai sebelum adanya regulasi dari DIKTi tentang Sistem Penjaminan Mutu.  UII mendirikan unit penjaminan mutu dengan nama BKMPP pada tahun 1999, selanjutnya pada 2006, berganti nama BPM, Badan Penjaminan Mutu.

Berikut materi untuk di download,  Konsep Sistem Penjaminan Mutu UII

Perguruan tinggi dalam implementasi sistem penjaminan mutu secara umum memunculakan resistensi, baik secara mayoritas maupun mioritas. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kesadaran dan kebutuhan untuk menajdi baik secara sistemik, rata-rata perbaikan insitusi lebih kepada harapan dan cara pandang personal, sehingga muatan integrasi  sistem penjaminan mutu tidak begitu sempurna.

Dari hasil diskusi ketika menjadi pemateri pelatihan sistem penjaminan mutu BPM UII, paparan peserta dari berbagai perguruan tinggi tersebut  dapat ditulis bahwa secara umum resistensi dalam implementasi  sistem penjaminan mutu bisa muncul secara tiba tiba karena
Read the rest of this entry »

Dalam implementasi  Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi hambatan terbesar bukan pada konsep yang akan diimplementasikan, karena kemungkinan konsep dapat mengadopsi dari perguruan tinggi lain atau dengan sitem eksternal, ISO misalnya. Lalu apakah hambatan terbesar dari implementasi itu?

Dari sekian hambatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu yang diutarakan dari berbagai sumber  dan saat bertemu diskui langsung dengan perguruan tinggi yang mengadakan  kunjungan studi banding ke Badan Penjaminan Mutu UII, kelom[ok besar nya  antara lain:
Read the rest of this entry »

Dalam acara Materi  Seminar dan Workshop Nasional,   “Membangun Model Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia” tanggal 27-28 Maret 2007 di  Hotel garuda yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia, Dr Baedhowi, M.Si STAF AHLI MENDIKNAS BIDANG PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN MEDIA PENDIDIKAN menyampaikan sambutan dan keynote speake sbb:

PROLOG
Read the rest of this entry »

Sistem Penjaminan Mutu PErguruan Tinggi Universitas Islam Indonesia di tahun 2008 ini memasuki tahun ke-10. Seperti dalam perjalanan menuju  perbaikan tentu memiliki hambatan-hambatan strategis baik secara admisnistrati  maupun filosofis.

Dalam perlanan pembangunan Sistem Penjaminan Mutu UII  yang dikawal oleh Badan Penjaminan Mutu memiliki perangkat sistem penjaminan mutu agar implementasinya  efektif, antara lain
Read the rest of this entry »

Kebijakan Mutu UII
Universitas Islam Indonesia sebagai Universitas bermutu menghasilkan
lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat, menguasai ilmu ke-Islaman dan
mampu menerapkan nilai-nilai Islami serta berdaya saing tinggi

Sasaran Mutu UII

1. Tepat Waktu Studi Lulusan, minimal 80 %
2. Lulusan Berkarya pada satu tahun pertama, minimal 70 %
3. Lulusan memenuhi standar kompetensi, minimal 80%
4. Lulusan Berkarja Sesuai dengan Kompetensi, minimal 90%
5. Nilai Kinerja Dosen ³ 3,00, minimal 90 %
6. Indeks Kepuasan Mahasiswa ³ 3,00, minimal 80%
7. Indeks Kepuasan User Lulusan ³ 3,00, minimal 80%
8. Jumlah lulusan dengan IPK Mata Kuliah Agama Tingkat Universitas  ³ 3,00, minimal 90 %
9. Jumlah Lulusan dengan Nilai Praktek Ibadah dan Baca Tulis Al-Qur’an minimal B, minimal 90 %
10. Jumlah Lulusan dengan Nilai LKID minimal B,minimal 80 %

Read the rest of this entry »

Sistem Penjaminan Mutu Universitas Islam Indonesia telah diwujudkan pada thaun 1999 dengan pembentukan Badan Kendali Mutu dan Pengembangan Pendidikan, kemudian Berubah menjadi Badan Kendali Mutu dan sejak tahun 2006 sesuai dengan Resturukturisasi menjadi Badan Penjaminan Mutu

Tujuan Sistem Penjaminan Mutu UII Yogyakarta

1. Menjamin   Penyelenggaraan   Pendidikan Sesuai Dengan Kebijakan  Dan  Peraturan Akademik Serta Standar Mutu Akademik Yang Telah Ditetapkan
2. Menjamin  Lulusan  Memiliki Standar Kompetensi Yang  Telah Ditentukan

Read the rest of this entry »

Kriteria Peran Pemerintah
Analisis Sangat minim. Karena memang sejak awal, UU sangat membatasi pemerintah terlibat dalam urusan publik.

Kriteria Peran institusi-institusi pendidikan tinggi
Analisis Sangat tinggi

Read the rest of this entry »

Kriteria Peran Pemerintah
Analisis Sangat kuat. Hal ini sesuai dengan kondisi di Inggris yang semua universitas adalah milik Pemerintah (public university). Implementasi QA bisa dilihat sebagai upaya Pemerintah untuk lebih mengendalikan atau mengontrol universitas dalam pemanfaatan dana-dana publik.

Kriteria Peran institusi-institusi pendidikan tinggi
Analisis Institusi pendidikan tinggi adalah pihak yang dikontrol. Kerangka QA telah ditetapkan secara nasional. Institusi mengembangkan kerangka organisasi dan kerangka prosedur untuk internal QA

Read the rest of this entry »

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Inggris telah dimulai sejak 1960-an ketika Council for National Academic Awards (CNAA) didirikan dengan tujuan memvalidasi program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga non-universitas. Di era PM Margareth Thacther, ‘value for money’, merupakan isu utama dengan adanya gerakan ‘new public management’. Gerakan ini mengharuskan adanya pertanggungjawaban terhadap dana-dana publik yang dialokasikan ke perguruan tinggi. Pada era sebelum PM  Margareth Thacther, perguruan tinggi di Inggris, yang seluruhnya merupakan perguruan tinggi pemerintah, tidak pernah tersentuh oleh inspeksi atau penilaian kinerja dari pihak luar. Sejak awal berdirinya sekitar abad 12, universitas-universitas di Inggris adalah institusi publik yang memiliki independensi dan otonomi penuh.
Read the rest of this entry »

Di Amerika Serikat perkembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sangat berbeda dengan di Inggris. Pendiri Republik Amerika Serikat sangat membatasi kekuasaan pemerintah di dalam meregulasi pendidikan tinggi yang dilandasi pada kekhawatiran timbulnya regulasi yang tersentralisir oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu di dalam UU Republik Amerika Serikat, institusi sosial yang berbasis sukarela (voluntary associations)  memainkan peran cukup kuat di dalam regulasi berbagai urusan masyarakat, termasuk pendidikan tinggi.

Perkembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di AS dimulai pada permulaan tahun 1780-an ketika the University State of New York diberi wewenang oleh Negara Bagiannya untuk mereview akademi-akademi yang ada di wilayahnya, khususnya meregistrasi kurikulum yang digunakan oleh setiap institusi pendidikan tinggi. Negara bagian lain ikut mengadopsi cara ini, misalnya Iowa pada tahun 1846, Washington pada tahun 1909, Virginia pada tahun 1912 dan Maryland pada tahun 1914.
Read the rest of this entry »

Sistem Penjaminan mutu merupakan sebuah perwujudan peningkatan upaya untuk menjaminkan proses perguruan tinggi yang berkualitas, namun secara umum defisnisnya adalah:

Sistem Penjaminan Mutu adalah suatu sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi/institusi dalam penetapan kebijakan, Sasaran , Rencana dan Proses/prosedur mutu serta pencapaiannya secara berkelanjutan (Continous improvement).

Sistem Penjaminan Mutu adalah suatu sistem manajemen yang menjamin kesesuaian antara proses dengan output yang dihasilkan yang akan memberikan kepuasan stakeholders.

Sistem Penjaminan  Mutu merupakan sistem manajemen yang terdiri dari struktur organisasi, tanggungjawab,  proses-proses, prosedur dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai standar yang ditentukan berdasarkan persyaratan dan kebutuhan stakeholders  dan organisasi

Sistem Penjaminan  Mutu adalah Sistem manajemen yang mengikutsertakan seluruh karyawan dari tingkatan organisasi, dengan penerapan konsep pengendalian kualitas dan metode statistik untuk mencapai kepuasan pelanggan dan yang mengerjakannya

Sistem Penjaminan Mutu telah disadari bentuk dan manfaatnya dalam peningkatan kualitas secara berkala di perguruan tinggi. Walau secara umum masih bersifat simboliasi dalam rancangan mutu dalam almari dan kertas. Namun setidaknya merupakan gambaran sebuah itikad perbaikan secara kelembagaan.

Secara umum penerapan sistem penjaminan mutu diperguruan tinggi mempunyai tujuan

1. Memberikan pedoman tentang satu siklus penjaminan mutu di perguruan tinggi
2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholder melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi
3. Memastikan seluruh kegitatan institussi berjalan dengan baik dan terus meningkat secara berkesinambungan
4. Membuktikan kepada seluruh stakeholder bahwa institusi bertanggungjawab untuk mutu seluruh kegiatannya

Landasan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi adalah untuk proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholder memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan MUtu sebagai bentuk sistem yang terus memonitor dan evaluasi proses pencapaian standar merupakan sebuah sistem yang harus diterima karena dampak kedepan sangatlah progresif. Baik untuk kepentingan mahasiswa maupun kepentingan perguruan tinggi.

Tentu orangtua mahasiswa selalu berharap perguruan tempat anaknya bernaung adalah pilihan terbaik, nah apakah yang bisa dijaminmkan ke orangtua mahasiswa? Sistem Penjaminan MUtu yang terimplementasi dengan baik.