Sistem Penjaminan Mutu - Webometrics ranking universities

Feb 05 2009

Analisis Kritis terhadap Sistem Penjaminan Mutu Perguruan TInggi di Inggris

Published by at 1:01 am under Sistem Penjaminan Mutu

Kriteria Peran Pemerintah
Analisis Sangat kuat. Hal ini sesuai dengan kondisi di Inggris yang semua universitas adalah milik Pemerintah (public university). Implementasi QA bisa dilihat sebagai upaya Pemerintah untuk lebih mengendalikan atau mengontrol universitas dalam pemanfaatan dana-dana publik.

Kriteria Peran institusi-institusi pendidikan tinggi
Analisis Institusi pendidikan tinggi adalah pihak yang dikontrol. Kerangka QA telah ditetapkan secara nasional. Institusi mengembangkan kerangka organisasi dan kerangka prosedur untuk internal QA

Kriteria Kegiatan self-regulation dikelola melalui sebuah ‘inter-university’ organization
Analisis Tidak ada. HEQC dan HEFCE dibentuk oleh Pemerintah. QAA dibentuk oleh Pemerintah. Peran pemerintah sangat dominan. Asosiasi institusi pendidikan tinggi kurang berperan. Pada awalnya Dewan Rektor (CVCP) menentukan standar akademik, kemudian diambil alih oleh HEQC

Kriteria Proses evaluasi diri merupakan pusat atau jantungnya sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
Analisis Pada awalnya lebih ke arah pemenuhan dokumen mutu. Audit berbasis evaluasi diri baru dilakukan kemudian.

Kriteria Validasi eksternal diperlukan di dalam sebuah ‘self-regulatory system’.
Analisis Validasi eksternal baru dilakukan oleh QAA pada tahun 1997.

Kriteria Institusi Pendidikan Tinggi harus menyetujui kerangka atau Kriteria evaluasi (evaluation framework)
Analisis Sebagian perguruan tinggi tidak menyetujui kerangka evaluasi, sehingga menolak untuk dievaluasi secara eksternal.

Kriteria Tujuan dan cara harus sejalan
Analisis ya

Kriteria Self-regulatory system ini harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan harus ada ‘trust’ terhadap system oleh institusi pendidikan tinggi dan Pemerintah.
Analisis Sebagian besar perguruan tinggi trust terhadap sistem ini.
Kriteria Insentif dan sanksi harus diterapkan secara proporsional sesuai tujuan sistem dan kondisi negara.
Kriteria Pemerintah mengkaitkan hasil validasi eksternal dengan funding dari Pemerintah Informasi yang dikumpulkan harus cukup untuk melakukan judgement secara professional
Analisis Ya

Kriteria Konsekuensi dari self-regulation harus diintegrasikan dengan fungsi perencanaan dan budgeting dari institusi tersebut dan Pemerintah.
Analisis Ya

Kriteria Self-regulation harus merupakan siklus implementasi-evaluasi-perbaikan secara berkelanjutan agar sistem ini efektif.
Analisis Improvementnya belum terlihat
Materi disusun dr Titi Savitri Prihatiningsih, MA, M.Med.Ed, PhD,
Dipresentasikan pada Seminar dan Workshop Nasional  “Membangun Model Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia” tanggal 27-28 Maret 2007 di Universitas Islam Indonesia

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply